Gambaran Umum Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan bagian asli dari wilayah Kesultanan Banten seperti halnya Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, sejarah kabupaten Lebak ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan di Banten itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Lebak yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1828, dalam catatan sejarahnya terdapat beberapa peristiwa yang dijadikan dasar pertimbangan antara lain:

Wilayah Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah

Pada tahun 1813 (tanggal 19 Maret 1813), Kesultanan Banten dibagi 4 wilayah, yaitu;

  • Wilayah Banten Lor
  • Wilayah Banten Kulon
  • Wilayah Banten Tengah
  • Wilayah Banten Kidul

Ibukota wilayah Banten Kidul terletak di Cilangkahan pemerintahannya dipimpin oleh seseorang Bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Inggris (Raffles) yaitu Tumenggung Suradilaga.

Pembagian Wilayah Keresidenan Banten

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam tahun 1828 berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Nomor 1 Staatsbland Nomor 81 Tahun 1828, ditetapkan pembagian wilayah keresidenan Banten dalam tiga kabupaten yaitu;

  • Kabupaten Serang
  • Kabupaten Caringin
  • Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan pembagian di atas memiliki batas-batas yang meliputi wilayah District dan Onderdistrict yaitu;

  1. District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira
  2. District Lebak Parahiangan, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang, dan Lebak Parahiangan
  3. District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistict Parungkujang dan Kosek
  4. District Madhoor (Madur), yang terdiri dari Onderdistrict Binuangen, Sawarna, dan Onderdistrict Mahdoor

Pemerintahan Ibukota Kabupaten Lebak

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851.

Sebelum Ibukota Kabupaten Lebak berada di Warunggunung, Ibukota Kabupaten Lebak terletak di Lebak Parahinag (Leuwidamar) yang pemindahannya dilaksanakan sekitar tahun 1843.

Perubahan Wilayah Kabupaten Lebak

Wilayah Kabupaten Lebak yang pada tahun 1828 memiliki 4 district, dalam tahun 1828 dengan surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsbland nomor 266 tahun 1828, diubah menjadi;

  • District Rangkasbitung, yang memiliki atau berwilayah Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan Warunggunung dan Onderdistrict Cikulur.
  • District Lebak, yang berwilayah Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki, dan Cikeuyeup.
  • District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Saijah, Candi, dan Maja.
  • District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik.
  • District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Cipalabuh, Cihara dan Bayah.

Tanggal 14 Agustus 1925

Penunjukkan Kabupaten Lebak sebagai daerah Pemerintah yang berdiri sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925, Staatsbland nomor 381 Tahun 1925 dengan District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

Tanggal 8 Agustus 1950

Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950.

Diantara tanggal tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak berpendapat yang sangat tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran bahwa pada tanggal tersebut merupakan titik awal pembentukan tiga kabupaten wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak termasuk di dalamnya dan selain itu tanggal tersebut tidak dijadikan sebagai hari jadi bagi dua kabupaten lainnya, yakni Serang dan Pandeglang.

Pusat pemerintahan di Kecamatan Rangkasbitung, yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi jalur kereta api Jakarta-Merak.

STRATEGI PEMBANGUNAN KAB. LEBAK

1. Pemerintahan

Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak terdiri dari:

  • Sekretariat Daerah     1 Satker (8 Bagian)
  • Sekretariat DPRD      1 Satker (2 Bagian)
  • Badan                                   4 Satker
  • Dinas                                  14 Satker
  • Kantor                                  9 Satker
  • Kecamatan              23 Satker (+ 5 Kec. Baru)

Sejak awal Tahun 2006, Kabupaten Lebak telah mulai mengoperasionalkan secara efektif Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan mempersiapkan PD. Lebak Niaga.

Karena luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam, Pemerintah Kabupaten Lebak membagi wilayahnya menurut wilayah pembangunan.  Pembagian   ini   secara   artifisial   didasarkan   pada kesamaan karakteristik, dalam arti homogenitas wilayah. Ada empat wilayah pembangunan yang dimaksud, yaitu:

  1. Wilayah pembangunan Lebak Utara. Wilayah ini meliputi Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Cikulur, Cimarga, Maja, dan Curugbitung sebagai wilayah perdagangan dan industri, baik industri hulu maupun hilir dan pengolahan hasil-hasil pertanian.
  2. Wilayah pembangunan Lebak Selatan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Malingping, Wanasalam, Cijaku, Panggarangan, Bayah, Cilograng, dan Cibeber yang memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu sebagian merupakan wilayah pegunungan (Gunung Gede dan Sanggabuana) dan sebagian lagi merupakan daerah pantai. Wilayah ini diperuntukkan sebgai wilayah pembangunan yang berpotensi di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata.
  3. Wilayah pembangunan Lebak Timur. Merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan terletak di Pegunungan Kendeng, sehingga wilayah ini memiliki potensi besar sebagai wilayah perkebunan, baik perkebunan besar maupun kecil. Wilayah ini meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Sobang, Sajira, Leuwidamar, dan Bojongmanik.
  4. Wilayah pembangunan Lebak Barat. Wilayah ini hanya terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Gunung Kencana, dan Cileles. Di wilayah ini terdapat hutan lindung dan diprioritaskan sebagai wilayah perkebunan besar dan perkebunan rakyat.

Upaya–upaya pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak diantaranya adalah:

  • Intensifikasi dan Ekstensifikasi berbagai sumber PAD untuk menunjang Kapasitas Fiskal Daerah ;
  • Percepatan Pembangunan dengan mengutamakan kualitas dan mengedepankan efektivitas kinerja serta efisiensi anggaran ;
  • Melaksanakan berbagai upaya “Pra – Kondisi” ke arah perwujudan “Good Governance” ;
  • Menstimulasi swadaya masyarakat dalam berbagai implementasi Program / Kegiatan Pembangunan

2. Visi dan Misi

Berdasarkan analisis potensi, peluang, kendala dan hambatan yang dihadapi serta merujuk pada definisi dan rumusan visi dan misi di atas, Kabupaten Lebak telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI : “Lebak menjadi Daerah yang menarik untuk berinvestasi pada Tahun 2009”

Lebak dapat menjadi wilayah/daerah tujuan investasi baru di propinsi Banten bagian selatan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antara Banten Utara dengan Banten Selatan sehingga dapat berkembang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Banten.

Daerah yang menarik untuk berinvestasi,  dalam hal ini menempatkan Lebak pada posisi yang cukup menjanjikan untuk berkembangnya suatu investasi diberbagai bidang dilihat dari aspek; a.)Tersedianya infrastruktur (Jalan, Air Bersih, Listrik , Telekomunikasi dan lain-lain) yang memadai untuk mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Lebak; b.)Tersedianya sistem pelayanan   yang   prima   dan  data   yang   akurat;  c.)  Terjaminnya kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi; d.)Sikap dan perilaku (budaya) masyarakat yang mendukung investasi; e.)Sumber daya alam yang memadai yang didukung oleh letak geografis yang cukup strategis; f.)Implementasi kaidah-kaidah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

Visi ini penuh dengan tantangan serta membutuhkan konsistensi dari berbagai Stakeholder. Karena untuk masuknya investasi dibutuhkan upaya dan kerja keras terutama dalam mempersiapkan segenap perangkat dan infrastuktur penunjangnya. Bila semua komponen mendukung dan konsisten, maka pada tahun 2009 kondisi yang diinginkan tersebut dapat terwujud. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai berikut.

MISI : “Mewujudkan Lebak sebagai Daerah yang kondusif dalam berinvestasi untuk percepatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Kabupaten Lebak adalah satu di antara 2 Kabupaten di Wilayah Selatan Propinsi Banten yang tertinggal, salah satu isu pokok dalam perjuangan pembentukan Propinsi Banten dengan memisahkan diri dari propinsi Jawa Barat merupakan upaya pembebasan dari kemiskinan, ketertinggalan dan ketimpangan yang terjadi diantara Kabupaten/Kota. Lahirnya Propinsi Banten bersamaan dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah memberikan peluang bagi Kabupaten Lebak untuk segera berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerahnya sendiri secara lebih berhasil guna  dan berdayaguna sesuai dengan kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki. Dengan menselaraskan aspirasi dan kehendak stakeholders di Kabupaten Lebak dalam kerangka koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Propinsi Banten.

Untuk melakukan percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan memberdayakan keanekeragaman potensi yang dimiliki tentunya sulit diwujudkan bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut maka salah satu pilihan paling strategis adalah upaya mendorong dan mengembangkan investasi.

Peningkatan ekonomi merupakan salah satu dari tujuan percepatan pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kemajuan ekonomi menjadi tidak bermakna tanpa diimbangi oleh perkembangan aspek spiritual dari masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan tata kehidupan masyarakat perlu dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara aspek materil dan spiritual.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2004 – 2009, Kabupaten Lebak mempunyai 5 (lima) tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Mewujudkan dan meningkatkan infrastruktur daerah dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat ke arah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Maksud dari tujuan “Mewujudkan dan meningkatkan infrastruktur daerah dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia” adalah upaya dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat karena tersedianya sarana dan prasarana dasar akan sangat menentukan perkembangan suatu daerah. Untuk itu jumlah dan kualitas prasarana yang tersedia harus mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas dalam hal ini adalah sarana dan prasarana Transportasi, Irigasi, Pendidikan, Kesehatan, Permukiman, dan Perdagangan.

Sasaran:

Sasaran secara umum yang ingin dicapai pada tujuan ini, meliputi ; a.) Tercapainya kondisi jalan baik dari 212 Km menjadi 444 Km; b.) Terbangun serta berfungsinya sarana prasarana transportasi dari 6 terminal menjadi 8 terminal; c.) Meningkatnya cakupan listrik dari 278 Desa/Kelurahan menjadi 294 Desa/Kelurahan; d.) Meningkatnya cakupan air bersih perkotaan dari 46,89% menjadi 60 % dan cakupan air bersih pedesaan dari 24,95 % menjadi 40,55 %; e.) Berfungsinya Jaringan irigasi yang mampu mengairi sawah dari 24.330 ha menjadi 65.995 ha; f.) Terbangun dan terpeliharanya Sarana Perdagangan (Pasar) dari 13 unit menjadi 17 unit; g.) Terbangun dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kesehatan sebanyak 33 unit Puskesmas, termasuk didalamnya Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) dari 6 unit menjadi 10 unit; h.) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 44,42/1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 20,00/ KH dan menurunnya Angka Kematian Ibu dari 203,18/100.000 KH menjadi 100,00/100.000 KH; i.) Terbangun dan terpeliharanya Sarana Pendidikan, meliputi Gedung SD dengan kondisi baik dari 176 SD menjadi 480 SD, Gedung SLTP dari 599 menjadi 725 ruang, Gedung SLTA dari 142 ruang menjadi 191 ruang; j.) Meningkatnya APK SD/MI dari 95,29 % menjadi 97,79 %, APK SLTP/MTs dari 52,42 % menjadi 54,92 %, APK SMA/SMK/MA dari 25,70 % menjadi 28,20 %.

Mewujudkan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi sumber daya alam dalam rangka stabilitas perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berangkat dari kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik pasca krisis, maka pemerintah daerah perlu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan yang secara lebih jauh dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.

Pada tujuan umum ini terdapat 3 sasaran, meliputi :

1. Meningkatnya; 1.1.) Meningkatnya produksi padi dari 376.996 Ton GKP menjadi 395.405 Ton GKP; 1.2.) Tercapainya pengembangan areal perkebunan dari 3.650 Ha menjadi 4.900 Ha; 1.3.) Meningkatnya produksi perikanan dari 9.175,9 Ton menjadi 12.526,7 Ton; 1.4.) Meningkatnya produksi peternakan (daging) dari 4.967,9 Ton menjadi 6.008,9 Ton; 1.5.) Meningkatnya kegiatan usaha pertambangan dari 46 unit usaha menjadi 60 unit usaha; 1.6.) Berfungsinya kawasan wisata daerah dari 5 Obyek wisata daerah menjadi 7 Obyek wisata daerah.

2. Berfungsinya lembaga keuangan di tingkat kecamatan 9 LPK dan 3 BPR serta berkembangnya unit usaha industri masyarakat dari 13.732 unit menjadi 14.637 unit.

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari 12 miliar rupiah menjadi 24 miliar.

Mewujudkan Kelestarian SDA dan Konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

Maksud dari tujuan “Mewujudkan Kelestarian SDA dan Konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan Tata Ruang Wilayah” adalah bahwa upaya-upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk berbagai aktifitas peningkatan ekonomi dsb, hendaknya tetap memperhatikan fungsi daya dukung lingkungan, fungsi Tata ruang serta penanganan berbagai masalah-masalah dibidang lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, lahan kritis, rusaknya sumber mata air, abrasi pantai, dan rusaknya DAS.

Pada tujuan umum ini terdapat 3 sasaran, meliputi : Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini, meliputi : Tertanganinya lahan kritis seluas 1.150 Ha pada Daerah Tangkapan Air; Sumber Mata Air 40 Unit. Dan Tersusunnya Dokumen Penataan Ruang Wilayah dari 8 Perda menjadi 15 Perda.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan mengedepankan kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Implementasi otonomi daerah diarahkan kepada keterpaduan 3 pilar Good Governance yang meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bermuara kepada pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan tata  pemerintahan daerah akan diarahkan pada penerapan kaidah-kaidah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang dapat menjamin perwujudan tata pemerintahan daerah yang baik, bertanggung jawab, efektif dan efesien.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha, disertai meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta kompetensi jabatan. Selain itu, tujuan ini juga memiliki sasaran berikutnya, yaitu berperannya lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat madani yang religius.

Dalam rangka mempersiapkan kondisi Daerah yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan berbagai kegiatan usaha lainnya, maka harus ditunjang dengan sumber daya Manusia pengelola yang memiliki kompetensi memadai. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat madani yang religius, memiliki daya saing yang tinggi serta didukung oleh kapasitas intelektual, daya adaptasi yang cepat, kesehatan yang prima dan berakhlak mulia. Termasuk dalam aspek kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan mutu kehidupan maupun upaya lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini, meliputi; a.) Meningkatnya kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; b.) Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak yang merupakan penjabaran dari Pokok-pokok Pikiran Bupati Lebak 2003 – 2008, adalah :

  1. Strategi Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Daerah.
  2. Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan ke arah peningkatan sumber daya manusia.
  3. Strategi Kebijakan Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam.
  4. Strategi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Lembaga Keuangan dalam mendukung implementasi ekonomi kerakyatan.
  5. Strategi Kebijakan Optimalisasi aset daerah, perusahaan daerah dan BUMD, serta pendayagunaan aliran kas daerah secara progresif dan menguntungkan.
  6. Strategi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam serta Penataan Ruang.
  7. Strategi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
  8. Strategi Kebijakan Optimalisasi Kinerja Lembaga Non Pemerintah.
  9. Strategi Kebijakan Pengembangan Jaringan Kemitraan Sinergis seluruh Potensi dan Kemampuan Lintas Pelaku dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
  10. Strategi Kebijakan Pembinaan Kegiatan Keagamaan.

KONDISI DAN POTENSI

Kondisi Geografis

Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sebesar 3.044,72 km2 atau 304.472 Ha atau sekitar 32% dari luas wilayah Propinsi Banten. Kabupaten Lebak adalah kabupaten terluas di Propinsi Banten. Secara administrasi Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah sebagai berikut:

  • Sebelah Utara            :   berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang
  • Sebelah Timur            :   berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi
  • Sebelah Barat            :   berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang
  • Sebelah Selatan         :   berbatasan dengan Samudera Indonesia

Karena memiliki batas laut, Kabupaten Lebak memiliki wilayah laut seluas 588.745 km2 dengan panjang pantai 91,42 km. Kabupaten Lebak terdiri dari 23 Kecamatan, terbagi ke dalam 295 desa dan 5 kelurahan. Dari 300 Desa/Kelurahan tersebut, 190 Desa dikategorikan sebagai Desa Tertinggal, namun setelah Pemda dan BPS Kabupaten Lebak melakukan Identifikasi Desa Tertinggal pada tahun 2005, maka data terakhir sejumlah 148 Desa Tertinggal.

Secara geografis, letak Kabupaten Lebak berada pada 105o 205’ – 106ob 30’ BT dan 6o 18’ – 7o 00’ LS. Sedangkan keadaan topografi kewilayahan cukup bervariasi, berada pada ketinggian 0 – 200 meter dpl di wilayah sepanjang pantai selatan, ketinggian 201 – 500 meter dpl di wilayah Lebak Tengah, dan ketinggian 501 – 1000 meter lebih di wilayah Lebak Timur dengan puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2000 – 4000 mm. Suhu udara berkisar antara 24,5o C – 29,9o C.

Ada pun sebaran luas wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Jumlah Desa/Kelurahan

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Rangkasbitung

7.542

22

2.

Cibadak

4.134

11

3.

Warunggunung

4.953

12

4.

Cikulur

6.606

12

5.

Leuwidamar

14.691

11

6.

Muncang

8.498

8

7.

Sobang

10.720

9

8.

Cimarga

18.343

16

9.

Bojongmanik

14.933

15

10.

Cileles

12.498

11

11.

Gunung Kencana

14.577

11

12.

Banjarsari

14.531

17

13.

Malingping

9.217

14

14.

Wanasalam

13.429

12

15.

Cijaku

14.965

14

16.

Sajira

11.098

13

17.

Cipanas

13.793

19

18.

Maja

5.987

12

19.

Curugbitung

7.255

5

20.

Bayah

15.374

9

21.

Cilograng

10.720

8

22.

Cibeber

38.315

17

23.

Panggarangan

32.293

18

Jumlah Total

304.472

300

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sumber: Lebak Dalam Angka 2006, BPS Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak juga dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang bermuara di Laut Jawa, meliputi Sungai Ciujung, Cilaki, Ciberang, dan Cisimeut serta DAS Ciliman dan Cimadur yang bermuara di Samudera Indonesia, meliputi Sungai Ciliman dan anak sungainya, Sungai Cimadur, Cibareno, Cisiih, Cihara, Cipogar dan Cibaliung.

Dengan kondisi geografis seperti di atas, Kabupaten Lebak memiliki keragaman fungsi lahan dari areal sawah hingga industri. Secara rinci, penggunaan lahan di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Potensi Daerah Potensi yang dapat diandalkan di kabupaten Lebak adalah pada sektor: a. Pariwisata Alam – Sejarah – Budaya

  • Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Selatan sepanjang 91,42 Km yang masih “perawan” namun sudah diminati oleh para Peselancar dari Luar Negeri.
  • Pengembangan Pemandian Alam dengan Sumber Air Panas pada 2 lokasi dan Air Terjun 2 lokasi.
  • Penataan dan Pengembangan Taman Wisata Nasional Batu Alam.
  • Peninggalan Situs Purbakala & Nilai Perjuangan Sejarah Multatuli.
  • Kawasan Wisata Budaya yang sangat unik pada Suku Baduy di daerah Lebak Tengah dan Masyarakat Kaolotan di Lebak Selatan.

b. Pertanian – Peternakan – Hutan

  • Hasil Kajian Ilmiah untuk seluruh wilayah Kabupaten Lebak telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
  • Pengembangan Komoditas Karet, Kakao, Kelapa Sawit, Cengkeh dan Aren secara Agribisnis/Agroindustri.
  • Pengembangan Komoditas Jagung, Kacang Tanah dan Pisang.
  • Pengembangan Ternak Ayam Ras Pedaging dan Sapi Potong yang dapat menjawab kebutuhan pasar domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Serang dan dimungkinkan untuk pasar Luar Negeri.

c. Kota Kekerabatan Maja

  • Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat telah menetapkan Kawasan Maja – Kab. Lebak seluas 10.900 Hektar untuk 545.000 Rumah,  akan dilaksanakan oleh 24 Pengembang.
  • Karena Krisis Ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997/1998, maka luas lahan yang dibebaskan oleh beberapa Pengembang baru mencapai 3.565 Hektar dan 2.975 Rumah.
  • Mengingat Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mulai membaik dengan Suku Bunga Usaha yang relatif kompetitif, maka kelanjutan    pembangunan    Kota   Kekerabatan   Maja   dapatmengantisipasi limpahan konsumen dari bisnis properti di kawasan Tangerang yang mulai mendekati “titik jenuh”. (Catatan : Pemerintah Daerah telah mempersiapkan Sarana Air Bersih, Infrastruktur, Perijinan dll).

d. Pelabuhan Perikanan Tanjung Panto

  • Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, menunjukkan Laut Utara Pulau Jawa mengalami “Over Fishing”.
  • Sementara Laut Selatan Pulau Jawa baru dimanfaatkan sekitar 15,37 % ; sehingga Para Nelayan Besar dari Utara melaut ke Selatan dengan waktu tempuh sekitar 26 jam perjalanan laut.
  • Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Panto dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi hanya 4,5 jam perjalanan darat, sehingga dapat menghemat bahan pengawet ikan dan BBM.
  • Hasil DED menyajikan Laju Pengembalian Investasi yang Moderat, yaitu BEP pada tahun ke–7 dengan asumsi Laju Inflasi dan SBI yang relatif stabil, serta penanaman modal sekitar Rp 320 Miliar.

e. Pertambangan dan Industri

  • Eksplorasi / Eksploitasi Bahan Tambang Emas, Perak dan Batu Opal di Lebak Selatan, Lebak Timur serta Lebak Tengah.
  • Eksploitasi secara berkelanjutan untuk Bahan Tambang Fosfat, Pasir Kuarsa, Kalsit, Tras, Sirtu, Batu Belah, Batu Besi, Batu Sempur, Bentonit, Zeolit, Kaolin dll, dengan berbagai manfaat serta nilai ekonomis masing–masing.
  • Kerjasama Usaha yang saling menguntungkan antara Pemodal Skala Besar dengan Para Pengrajin Lokal, untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada 3 (tiga) produk unggulan daerah (Gula Semut, Anyaman Pandan dan Batu Fosil) yang hingga  saat  ini  belum  mampu  memenuhi  permintaan pasar lokal dan global. (Catatan : rata–rata hanya mampu memenuhi 27 % permintaan)

Kondisi Infrastruktur Lebak

Kondisi 162 Ruas Jalan Kabupaten sepanjang 933,95 Km hanya 45,82% (427,5 Km) yang berada dalam kondisi baik, sedangkan 55,18% (506,45 Km) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Format dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak diantaranya; stimulan Aspal bagi Pemerintah Desa yang mampu menggalang swadaya, membuka keterisolasian kawasan produksi guna memperlancar distribusi, integrasi Kegiatan APBD II dengan APBN dan APBD I (pembebasan/fisik), mendayagunakan seoptimal mungkin semua Program Bantuan Pemerintah (PKPS–BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan, PPK, P2KP, dan sebagainya)

Pembangunan dan peningkatan jalan menjadi prioritas utama program  pembangunan  pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten –  tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Lebak Peningkatan jalan menjadi prioritas utama karena merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus  modal dasar dalam proses  percepatan pembangunan kabupaten Lebak.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebak, H. Mulyadi Jayabaya menjelaskan titik tolak pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur jalan yang akan dapat mendongkrak pertumbuhan sektor – sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja dan sebagainya Kabupaten yang tergolong miskin ini, berdasar hasil penelitian kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata dinyatakan terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) se Provinsi Banten.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pendapatan asli daerah (PAD) Lebak meningkat 300 persen. Jika pada 2003  hanya  Rp 10,1 miliar kini naik menjadi Rp 32 miliar. Diharapkan  akhir 2006, meningkat kembali menjadi Rp 35 milyar.

”Kuncinya adalah efesiensi, kreatif dan  inovatif, selain  transparansi dan akuntabel,” tegas Mulayadi. “sepanjang ”kebijakan” itu dijalankan untuk kepentingan rakyat, kita tidak usah  takut bertindak, asalkan  tidak untuk kepentingan pribadi atau  tindak korupsi,” tambahnya.

Mengenai  peningkatan pelayanan infrastruktur, Mulyadi mengungkapkan,  prasarana jalan dan jembatan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat kabupaten Lebak. Hal tersebut bertujuan mendorong  pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini Lebak memiliki jalan provinsi 302,87 kilometer, dan jalan kabupaten sepanjang  923, 95  kilometer, namun  yang layak dilalui kendaraan roda empat  hanya sekitar 26 persen atau  sepanjang 240 kilometer. Sisanya 683 kilometer lainnya dalam kondisi rusak berat dan ringan.

Sedangkan jalan desa di Lebak sepanjang 5.647,2 kilometer kondisinya pun rata-rata rusak. Rencananya jalan Desa Sangiang Tanjung hingga Desa Sindang Wangi, Kecamatan Muncang yang berjarak  sekitar 27 kilometer akan dibuka trase jalan baru dengan lebar 12 meter, sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat sekaligus memperpendek jarak tempuh Rangkasbitung  –  Muncang.

Konstruksinya dibuat dengan menggunakan lapisan aspal curah panas hot mix atau ebih dikenal dengan program hot mix masuk desa (HMD).

Pemda Lebak juga akan melaksanakan pembangunan jalan HMD tahun 2007,  pihaknya akan membuka trase ruas  jalan baru sepanjang 100 Km – menghubungkan antar wilayah dan lokasi strategis di wilayah itu antara lain ruas jalan Pasar Kupa – Gunung Kencana, ruas Somba – Cikaren, dan ruas Rangkasbitung menuju Nusa Bagimurang. Saat ini progres pembangunannya telah mencapai 96 kilometer terbuka dengan perkerasan, tinggal menunggu pengaspalan, yang diharapkan dibantu  oleh pemerintah pusat.

Selain jalan provinsi, kabupaten dan jalan desa, di wilayah perkotaan Rangkasbitung, pihaknya tengah meningkatkan kualitas dan kapasitas  ruas jalan  Sunan Kalijaga. dari lebar semula 12 meter menjadi 20 meter,  sepanjang 1,7 kilometer dengan dua lajur empat lajur. Ruas yang semula jalan kabupaten ini statusnya ditingkatkan menjadi jalan nasional, mulai dari pertigaan jalan Multatuli hingga  jalan bay-pass ke arah batas Balaraja, Tangerang. Biaya pengerjaannya yang disediakan senilai Rp. 8 miliar dari kantong APBD, termasuk biaya untuk pembesan lahan yang rata-rata Rp. 500 ribu per meter persegi.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur pasar pada tahun 2005, di Kabupaten Lebak terdapat sarana perdagangan (pasar) sebanyak17 unit Pasar milik Pemda dan 14 unit Pasar Desa. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lebak akan senantiasa mendayagunakan seoptimal mungkin anggaran untuk peningkatan dan pembangunan pasar. Sedangkan tahun 2006, Pemerintah Daerah siap melaksanakan Revitalisasi Pasar Kota Rangkasbitung dengan melibatkan Dunia Usaha. Dalam pembangunan infrastruktur irigasi, Pemerintah Daerah selalu berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya air untuk menunjang usaha di bidang Pertanian (dalam arti luas). Jumlah DI Tekhnis  Pengairan  di  Kabupaten  Lebak  sebanyak 15 Unit (12.150 Ha), dan jumlah DI Perdesaan sebanyak 383 Unit (44.239 Ha). Secara keseluruhan kondisi DI mengalami kerusakan 35%.

KEPENDUDUKAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan akhir tahun 2005 tercatat sebesar 1.176.350 jiwa dengan komposisi 608.900 jiwa laki-laki dan 567.450 jiwa perempuan. Secara terinci data penduduk menurut jenis kelamin tersaji pada tabel berikut ini:

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Malingping 31.686 29.648 61.334
2. Wanasalam 25.910 24.389 50.299
3. Panggarangan 32.523 30.155 62.678
4. Bayah 19.399 18.161 37.560
5. Cilograng 15.782 14.398 30.180
6. Cibeber 26.551 24.575 51.126
7. Cijaku 24.341 22.542 46.865
8. Banjarsari 33.862 31.698 65.560
9. Cileles 21.615 20.376 41.991
10. Gunung Kencana 17.313 16.169 33.482
11. Bojongmanik 23.831 21.901 45.732
12. Leuwidamar 24.166 22.607 46.773
13. Muncang 17.098 16.143 33.241
14. Sobang 13.798 13.078 26.876
15. Cipanas 34.601 31.807 66.408
16. Sajira 23.586 22.153 45.739
17. Cimarga 30.634 28.799 59.433
18. Cikulur 24.518 22.962 47.480
19. Warunggunung 26.123 24.256 50.379
20. Cibadak 27.566 25.678 53.244
21. Rangkasbitung 73.123 67.892 141.015
22. Maja 24.742 23.263 48.005
23. Curugbitung 16.132 14.818 30.950
Jumlah 608.900 567.450 1.176.350

Menurut Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan Kabupaten Lebak tahun 2003-2005, jumlah keluarga miskin mencapai 62.043 KK, berasal dari jumlah KK yang masuk dalam Keluarga Prasejahtera, baik dengan alasan ekonomi maupun non ekonomi. Sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia, besaran keluarga miskin tersebut dirasa wajar jika dibandingkan dengan data akhir tahun 2003 masih terdapat 190 desa tertinggal dari 300 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lebak, atau 63,33% dari desa/kelurahan di Kabupaten Lebak adalah desa tertinggal.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Lebak tidak merata. Hal ini terlihat dari persentase tingkat penyebaran penduduk per wilayah, yaitu Lebak Utara 32,90%, Lebak Timur 22,42%, Lebak Barat 12, 53% dan Lebak Selatan 32,15% dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 386 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 1,72%. Laju pertumbuhan penduduk ini masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 2% dan rata-rata Propinsi Banten sebesar 3,35%. Diproyeksikan pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Lebak mencapai 1.308.028 jiwa.

Produktivitas penduduk suatu daerah dapat ditentukan oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk Kabupaten Lebak terdiri dari 0 – 14 tahun sebanyak 34,69%, kelompok umur 15 – 64 tahun sebanyak 61,94% dan 65 tahun keatas sebanyak 3,37%. Prosentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak berada pada usia produktif.

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data tahun 2005, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Lebak adalah 431.082 orang. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja berturut-turut adalah bidan pertanian 52,95%, perdagangan, hotel dan restoran 15,02%, jasa-jasa 12,26%, angkutan dan komunikasi 7,44% dan industri pengolahan 6,31%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah

Persentase

(1)

(2)

(3)

Pertanian

228,254

52,95

Pertambangan dan Penggalian

12.926

3,00

Industri Pengolahan

27.195

6,31

Listrik, Gas, dan Air Minum

356

0,08

Bangunan/Konstruksi

11.256

2,61

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

64.743

15,02

Angkutan dan Komunikasi

32.069

7,44

Bank dan Lembaga Keuangan Lain-lain:

712

0,17

Jasa-jasa

52.859

12,26

Lainnya

712

0,17

Jumlah

431.082

100,00

Sosial

Prospek kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lebak dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APS) yang secara akumulatif tercermin dari rata-rata lama sekolah. APK adalah persentase jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah (SD/MI: 7 – 12 tahun, SLTP/MTs: 13 – 15 tahun, SLTA/MA/SMK: 16 -18 tahun). Sedangkan APM adalah presentase jumlah siswa kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah.

No.

Tingkat Pendidikan

Angka Partisipasi (%)

APS (%)

Kasar (APK)

Murni (APM)

1.

SD/MI

95,00

80,32

2,5

2.

SLTP/MTs.

50,95

39,59

36,5

3.

SLTA/MA & SMK

19,93

16,41

21,7

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas pendidikan serta jumlah tenaga pengajar yang tersedia turut memberikan andil terhadap upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Lebak.

Jenjang Pendidikan

Taman Kanak-Kanak

Sekolah Dasar

SLTP

SLTA

Total

Negeri

1

761

59

17

838

Swasta

52

3

13

24

92

Total

53

764

72

41

930

Kondisi sarana dan prasarana  pendidikan masih sangat memprihatinkan, dimana total 65,14 % SD/MI, 29,84 % SLTP/MTS dan 25,06 % SLTA/MA dalam keadaan rusak, apabila hanya mengandalkan pada kemampuan APBD yang terbatas, maka rehabilitasi sarana prasarana pendidikan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7–8 tahun. Pemda juga menghadapi masalah status GBS.

Kebijakan utama pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di bidang pendidikan pada tahun 2006 adalah: menyelesaikan rehabilitasi seluruh bangunan sekolah dasar di kabupaten Lebak dan menjajagi upaya implementasi perda wajib diniyah awaliyah.

Upaya pokok lainnya untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan antara lain:

1.   Mengedepankan Komite Sekolah dalam pelaksanaan Rehabilitasi.

2.   Membebaskan segala bentuk Pungutan/Biaya Pendaftaran Ulang.

3.   Memberikan Beasiswa dan Seragam Sekolah bagi Pelajar Gakin.

4.   Memberikan Insentif Khusus bagi Guru di Daerah Terpencil.

5.   Mengusulkan Penambahan Formasi PNS Tenaga Pengajar.

6.   Mengusulkan Peningkatan Status Guru Bantu Sementara.

7.   Merencanakan dan mengusulkan RKB / USB untuk SLTP & SLTA.

8.   Mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat yang peduli.

9.   Upaya–upaya lain yang bersifat inovatif, hingga melarang kegiatan ekstra yang bersifat terlalu membebani (Studi Tour)

Kondisi Kesehatan Masyarakat Lebak

Kondisi perkembangan kesehatan Kabupaten Lebak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

URAIAN

2004

2005

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran

39,82

36,22

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran

186,53

163,35

Usia Harapan Hidup

66,53

66,75

Indeks Pembangunan Manusia

61,60

65,80

Di Kabupaten Lebak, jumlah sarana–prasarana kesehatan meliputi 3 Rumah Sakit, 35 Puskesmas, 72 Puskesmas Pembantu, 30 Puskesling Roda 4 dan 152 Puskesling Roda 2 (Manteri Keliling), 39 Balai Pengobatan, 7 Apotik serta 20 Toko Obat. Kondisi Pustu memerlukan rehab dan berbagai upaya peningkatan (status, peralatan, obat–obatan KLB, SDM (Medis dan Paramedis) serta 149 desa sulit dijangkau oleh Kendaraan Puskesling Roda 4, sehingga pendayagunaan Manteri Keliling harus dioptimalkan.

Format dan strategi untuk mempercepat pembangunan di bidang kesehatan antara lain; mendekatkan pelayanan dasar kesehatan ke daerah terpencil (Manling), memberikan Insentif Khusus bagi Tenaga Medis dan Paramedis Terpencil, meningkatkan Kapasitas Paramedis (Bidan) melalui Pendidikan Akademi, penyediakan Beasiswa bagi Mahasiswa  Kedokteran    yang   mau   mengabdi,   mengintegrasikan penanganan KLB secara terpadu (Pem–Masy–Swasta), melakukan Revitalisasi Posyandu secara bertahap dan berkelanjutan.

Budaya/Adat Istiadat

Kabupaten Lebak memiliki karakteristik tersendiri dalam hal budaya islami dan adat istiadatnya, di mana peran ulama sebagai pemimpin informal dan persebaran pondok pesantren di seluruh Kabupaten Lebak cukup besar perannya dalam membentuk sistem nilai dan norma tersendiri. Di samping itu, keberadaan jawara dan budaya kaolotan juga memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Di Lebak juga terdapat kelompok masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan kepercayaan yang kental, yaitu Suku Baduy dengan agama Sunda Wiwitan-nya.

Masyarakat nampak sangat egaliter. Hal ini turut berperan dalam mendorong kesadaran baru bahwa dalam setiap perumusan kebijakan perlu diperhatikan kehidupan budaya lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun serta mengakar di masyarakat. Ini juga yang mendorong semua stakeholder mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan pembangunan daerahnya.

Peta Kabupaten Lebak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s