Curhat Dalam Bentuk Puisi dan Sejenisnya

aku dan jiwaku

jiwaku.. biarkan aku ada dalam dirimu..
biarkan aku merasakan nikmatnya indah jiwaku..
biarkan aku menjadi aku aku yang sesunggunya..

jiwaku.. sesungguhnya kau ada disekitarku..
aku cukup merasakan kau hanya diam membisu melihat ketidak berdayaan aku..
aku yang tidak bisa menggenggammu seperti aku yang tidak pernah bisa menggenggam dunia ku..

@fahmi1986

Indikator Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas dan informasi serta mobilitas penduduk. Merupakan persoalan yang penting pula yaitu bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumberdaya pembangunan, pendapatan perkapita, perbaikan sistem tranportasi. Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang dikemukakan dalam (Rahardjo Adisasmita, 2006) adalah sebagai berikut :

  • Pendapatan Desa Per Kapita

Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa atau (Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten). Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan maka diperoleh pendapatan pedesaan, jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama dengan Pendapatan Pedesaan per kapita.

  • Ketimpangan Pendapatan

Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang beberapa persen dari total pendapatan yang diterima oleh 20 persen populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan seterusnya. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan dengan mutlak di distribusikan secara adil, 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen dari total pendapatan, dan 40 persen populasi sedang akan menerima 40 persen dari total pendapatan, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40 persen total pendapatan.

  • Perubahan Struktur Perekonomian

Umumnya, struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya mekanisme sistem pertanian, penggunaan bibit/ benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebih baik, telah menunjukan perkembangan yang menjanjikan. Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran :

    • Penguatan ketahanan pangan
    • Menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan mendorong ekspor
    • Memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar.
    • Mengembangkan kerjasama antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan
  • Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena mencakup secara langsung upaya pencapaian Trilogi Pembangunan, yaitu :

    • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
    • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
    • Terciptanya stabilitas yang dinamis

Pustaka :

Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. 2006

Strategi Pembangunan Pedesaan

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.

Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategis, yaitu strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh. (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 21).

  • Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

  • Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki tarap hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti pningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

  • Strategi Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkinsaja dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan

  • Strategi terpadu dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Pustaka :

Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. 2006

Masalah & Faktor Berpengaruh Terhadap Perkembangan Desa

Masalah

Terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang terdapat di desa dan merupakan masalah yang harus dapat dipecahkan yaitu antara lain: faktor tanah, modal, tenaga kerja dan faktor kepemimpinan dan organisasi, yang masih merupakan ciri khas bagi desa-desa

Kemiskinan yang dialami di desa-desa disebabkan oleh:

  • Rendahnya produktivitas tanah
  • Kurangnya modal
  • Rendahnya tingkat pendidikan
  • Kekurangan leadership yang dapat membimbing ke arah kemajuan ekonomi.

Bagi desa yang sifatnya agraris, soal tanah adalah penting tetapi faktor tanah saja tidak akan berarti bila tidak dihubungkan dengan unsur manusia. Rendahnya produktivitas tanah tidak dapat ditolong jika tidak ada peningkatan taraf peningkatan modal dan penggunaan modal secara efisien dan ekonomis.         (Bintarto, 1977 : 36).

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Desa

Perluasan perkembangan desa tergantung dari pengaruh-pengaruh faktor dalam dan faktor luar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Bintarto, 1977) di dalam bukunya.

Faktor Dalam, antara lain :

  • Warga desa, dalam arti sampai dimana taraf pengetahuan masyarakat desa setempat
  • Sumber tanaman di desa, dalam arti macam-macam tanaman yang dapat tumbuh dan berguna bagi penduduk untuk sendiri dan perdagangan.
  • Sumber air dalam arti sungai, sumur atau curah hujan yang cukup untuk menghidupi tiga bentuk hidup di dalam desa yaitu manusia, hewan, dan tanaman.
  • Sumber tanah, dalam artian tanah yang produktif, yang masih mempunyai tingkat kesuburan yang cukup lama.

Faktor Luar, antara lain :

  • Hubungan lalu-lintas antara desa dengan desa-desa atau kota-kota di luar desa itu.
  • Pengaruh dari luar, dalam hal ini dari jawatan-jawatan atau instansi-instansi vertikal yang mengurusi persoalan-persoalan desa.
  • Pengaruh topografi, dalam artian pengaruh terhadap pertambahan areal tempat kediaman penduduk.

Pustaka :

Bintarto, R. Geografi Desa. Yogyakarta. 1977.

Istilah-Istilah Dalam Perkembangan Desa

Arahan adalah suatu kegiatan yang berorientasi ke masa mendatang dengan tujuan untuk menyesuaikan keadaan dan meningkatkan kegiatan tersebut secara optimal terhadap potensi yang ada (Sadono Sukirno, 1982).

Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangujiwa agraris. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung. Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan, lalu lurah adalah kepala desa. Dengan demikian di dalam kota-kota pun dikenal sebutan desa meskipun isinya penuh dengan pertokoan dan pasar serta deretan kios. Adapun desa yang tersebar di luar kota dengan lingkungan fisibiotisnya adalah gabungan dukuh; dukuh ini sendiri dapat mewujudkan suatu unit geografis karena tersebar seperti pulau di tengah-tengah persawahan atau hutan (Daldjoeni, 1998 : 53)

Lowry Nelson dalam Bintarto, Pengantar Geografi Desa (1977) menulis bahwa memang sulit untuk menyusun definisi dari desa yang tepat, tetapi sebagai geograf ia berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor geografis yang jelas berpengaruh pada desa, mendefinisikan desa demikian: perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomis, politis, dan kultural yang ada di situ, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya.

Adapun desa dalam arti administratif oleh Sutardjo Kartohadikusumo 1953, dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut W.S. Thompson, 1953 mengatakan bahwa desa merupakan salah satu tempat untuk menampung penduduk.

Menurut The Liang Gie, 1967 mengatakan desa sebagai daerah otonom tingkat terbawah. Desa dimaksudkan daerah yang terdiri dari suatu atau lebih dari suatu desa yang digabungkan, hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(Sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Tata Ruang edisi 1. diterbitkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 1998 : 17) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; permukiman kecil di luar kota dengan jumlah penduduk, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian yang utama di bidang pertanian.

Wilayah pedesaan, menurut Wibberley, menunjukan bagian suatu negeri yang mempelihatkan penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau. (T.Johara, 1999)

Yudi 1996, dalam (http://www.ciss.com) menyebutkan Desa Pusat Pertumbuhan yaitu suatu wilayah yang berperan sebagai tempat pelayanan sosial-ekonomi terhadap daerah belakangnya, yang diharapkan sebagai pusat dan dapat menjalarkan perkembangan ke daerah pengaruhnya. Pusat tersebut dapat ditentukan dengan terkonsentrasinya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat daerah sekitarnya.

Sedangkan menurut Jurnal Tata Ruang (http://www.lib.itb.ac.id) mengenai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan adalah:

  1. Pusat pertumbuhan merupakan tempat berkumpulnya kegiatan yang mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, serta mempunyai keterkaitan produksi baik secara vertikal maupun horizontal.
  2. Pusat pelayanan merupakan pusat yang memberikan pelayanan bagi wilayah pengaruhnya dalam penyediaan barang dan jasa. Didukung empat unsur penting untuk menjelaskan terselenggaranya kegiatan dipusat-pusat pelayanan yaitu:
    • Hirarki : suatu kegiatan pelayanan mempunyai tingkatan dimulai dari tingkatan rendah dipermukiman kecil, sampai pada tingkatan tingkatan yang terdapat di kota besar.
    • Fungsi : meliputi jenis pelayanan dan kelengkapan fasilitasnya.

Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. (Tarigan, 2005 : 128)

Pustaka :

  1. Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta. 2000
  2. Daldjoeni, N. Geografi Kota Dan Desa. Salatiga. 1996.
  3. Lowry Nelson. Rural Sociology. American Book Company New York 2nd edition. 1955
  4. Kartohadikusumo, Sutardjo. Desa. Yogyakarta 1953
  5. Thompson, W.S.. Population Problem. Mc.Graw Hill Book Company Inc. New York. 1953
  6. The Liang Gie. Pembahasan Undang-undang 1955 No.19 Tentang Desa Praja. Fakultas Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta. 1967
  7. Kamus Tata Ruang . Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. 1998
  8. Jayadinata, Johara T. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. Penerbit ITB. 1999
  9. Tarigan, Robinson. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta. 2005
  10. http://www.ciss.com
  11. http://www.lib.itb.ac.id

Peta Kota Inti Metro Politan Bandung

Peta Administrasi Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar
Peta Guna Lahan Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar
Peta Pemukiman Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar
Peta Lahan Tak Terbangun Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar
Peta Lahan Terbangun Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar
Struktur Ruang Kota Inti Di Wilayah Metropolitan Bandung Jabar

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Haruskah Lentera Itu Redup?!

Haruskah Lentera Itu Redup?!

Oleh : Fahmi N. Subardin

Alkisah di sebuah kampung kecil hiduplah seorang ustadz, yang pekerjaan sehari-harinya selain guru ngaji dan imam di mushola kumuh belau adalah seorang petani yang menggarap lahan milik seorang mandor yang memiliki kekayaan tidak terhingga. Ukuran lahan yang digarap sang ustadz kurang lebih 1 Ha dan lahan itu ditanaminya berbagai macam jenis tanaman dan tumbuhan, seperti pohon pisang, cabai, jagung dan tanaman lainnya. Hasil kebun yang di dapat sang ustadz sebagian di konsumsi sendiri, sebagian diberikan kepada sang mandor dan sebagian di jual ke pasar. Memang hasil penjualan itu tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli ikan asin untuk makan sehari-hari anak dan istrinya.

Walaupun hidupnya sangat terbatas, sang ustadz tidak pernah lupa  untuk mengajar ngaji pada anak-anak di kampung itu. Kegiatan mengajar ngaji ini dilakukan hampir tiap hari, kecuali pada malam jum’at karena sang ustadz harus memberi siraman rohani pada bapak-bapak dan ibu-ibu di mushola. Mungkin sudah tak terhitung jumlah anak-anak di kampung itu yang awalnya tidak bisa membaca Al-Qur’an sampai akhirnya anak-anak tersebut menjadi sangat pasyih dalam membaca Al-Quran. Hal ini adalah benih dari sebuah kerja keras yang dibarengi oleh keikhlasan dan kesabaran  sang ustadz tersebut.

Singkat cerita, pada suatu hari sang ustadz ditawari oleh sang mandor untuk menggarap lahan kosong lainnya dimana jarak lahan kosong tersebut dengan rumah sang ustadz cukup jauh yaitu kurang lebih 5 Km. Sang mandor sangat  ingin sang ustadz itu yang menggarap lahannya, hal ini dikarenakan sang mandor sudah menaruh kepercayaan penuh pada sang ustadz dan yakin sang ustadz akan merawat dengan baik lahan miliknya. Tak hanya itu, sang mandor juga menaruh kepercayaan kepada sang ustadz untuk beternak ayam di lahan kosong tesebut. Karena di iming-imingi keuntungan yang cukup lumayan akhirnya sang ustadz menyanggupinya.

Perlahan tapi pasti sang ustadz mulai menggarap lahan itu dan dibuatnya saung yang berfungsi selain untuk tempat istirahat juga dibuatnya kandang ayam. Hari demi hari bulan demi bulan akhirnya lahan kosong yang tadinya dipenuhi dengan ilalang kemudian disulapnya menjadi kebun yang ditanami beraneka jenis tanaman dan tumbuhan. Begitu pula dengan ayam tadi, yang awalnya cuma 4 pasang ekor ayam saja kemudian berkembang biak dengan pesat, sampai-sampai karena jumlahnya terlalu banyak sang ustadz membuat kandang ayam baru.

Setelah sekian lama ternyata pekerjaan menggarap lahan ini mulai berdampak pada kegiatan keustadzan di kampungnya. Pemberian siraman rohani yang biasa dilakukan tiap malam jum’at pada bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung tersebut sudah jarang dilakukan, malahan mulai ditinggalkannya, begitu pula dengan kegiatan mengajar ngaji anak-anak yang ada di kampung tersebut. Hal ini dikarenakan sang ustadz sangat disibukan oleh kebun dan ternak ayamnya, sampai-sampai sang ustadz harus sering bermalam di saung tersebut hanya demi untuk menjaga agar ayamnya tidak di curi orang atau dimakan binatang liar.

Kisah sang ustadz diatas bagi saya cukup menggambarkan kondisi sebagian besar dosen  di Jurusan Teknik Planologi UNPAS pada saat ini. Saya merasa masih cukup beruntung karena awal menimba ilmu di jurusan ini dimulai pada tahun 2004. Pada tahun 2004-2006 saya melihat para dosen begitu kompak dalam membina ataupun mengajar para anak didiknya. Apalagi ketika menginjak MK Studio Proses Perencanaan, dari mulai asisten dan para dosen sangatlah kental dengan nuansa kebersamaannya.

Angkatan PL 2004 memulai Studio Proses Perencanaan berlokasi di Kota Sukabumi, dimana pada waktu itu kami di gabungkan dengan MK Studio Kota yang mayoritas adalah PL angkatan 2002. Survey yang dilakukan kurang lebih satu minggu itu memberi begitu banyak hal kepada saya. Perasaan senang, sedih, dan lelah mungkin hal yang biasa pada saat itu, akan tetapi pada saat sekarang pengalaman itu ternyata berubah menjadi sesuatu yang teramat luar biasa.

Sebelumnya saya ingin bercerita atau pandangan saya khususnya terhadap PL angkatan 2004. ungkapan yang menyatakan “bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir” mungkin benar adanya. Saya merasakan sebuah penyesalan ketika survey dan pengerjaan laporan itu berjalan, penyesalan itu dikarenakan pada saat itu saya merasa sangat angkuh dan rasa perduli/solidaritas terhadap kawan-kawan PL 2004 begitu kecil bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Mungkin pada saat itu kawan-kawan menganggap saya adalah orang yang paling  tidak mengerti dan faham benar mengenai arti dari sebuah kebersamaan. Andai saja lorong waktu itu ada, saya akan masuk ke lorong waktu tersebut dan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat terhadap kawan-kawan PL 2004. Tak berlebihan jika saat ini hati saya memberi ruang khusus kepada PL 2004 yang mana mereka adalah guru yang amat berjasa dalam hidup saya. Bolehlah kiranya saya mengumpamakan PL 2004 seperti Bumi, dimana dalam bumi itu terdapat begitu banyak macam spesies, tumbuhan dan kehidupan yang bisa dipelajari satu persatu kemudian nantinya selalu mampu memberi ilmu baru kehidupan bagi manusia.

Kembali ke pokok pembahasan. Menginjak tahun 2009 yang mana saya diberi kesempatan untuk membina adik kelas/junior sebagi asisten survey studio proses di Kabupaten Bogor. Pengalaman menjadi asisten lumayan menyegarkan ingatan saya ketika masa-masa kuliah dengan kawan-kawan. Tawa dan canda menghiasi selama kegiatan survey, tatkala benih-benih asmara antara kawan (lawan jenis) pun sering terjadi, saling ejek, seakan semua melebur menjadi satu. Alangkah indahnya masa-masa itu.

Tak terasa survey pun sudah menginjak 6 (enam) hari dan semua keperluan data pun sudah cukup terpenuhi untuk dioleh kembali dikampus, dan kami pun sepakat untuk pulang kembali ke Kota Bandung. Dalam hati saya terbersit mudah-mudahan apa yang adik kelas saya dapatkan selama survey di Kabupaten Bogor bisa memberikan manfaat khususnya menambah ilmu dan wawasan bagi mereka. Dan disitulah tugas aya sebagai seorang asisten survey sudah selesai.

Dua minggu setelah kepulangan kami ke Kota Bandung rutinitas MK Studio Proses pun dimulai. Biasanya rutinitas itu berupa asistensi dengan asisten tetap MK dilakukan dua kali dalam seminggu dan kalau hasil asistensi itu sudah mencapai Bab 4/berbentuk laporan maka laporan yang sudah dikerjakan akan dipresentasikan dihadapan para dosen PL. Disanalah nantinya para dosen akan memberikan masukan-masukan terkait dengan laporan yang sudah dibuat tim studio MK. Terkadang dosen MK Studio Proses pun menyempatkan diri memberi masukan ketika masih dalam proses asistensi. Seolah-olah mahasiswa dan dosen bergotong royong demi menciptakan sebuah laporan studio proses yang berbobot dan berkualitas.

Tapi sungguh disayangkan ternyata tahun 2009 tak lagi seperti tahun 2004, keadaannya sungguh jauh berbeda. Selama perjalanan penyusunan laporan studio proses saya cukup mengikuti perkembangannya, sesekali sering mendapat laporan mengenai kurang diperhatikannya para peserta studio proses oleh dosen terkait. Dari LHS, Laporan Pendahuluan sampai dengan Anslisis/kesimpulan (laporan akhir) hanya satu kali dosen bersangkutan memberi masukan. Artinya laporan yang dibuat bisa dibilang secara keseluruhan hasil prakarsa asisten dan mahasiswa saja. Kegiatan presentasi yang dihadiri seluruh dosen jurusan pun tidak ada sampai akhirnya laporan dibukukan.

Sungguh kasihan adik kelas saya yang tidak merasakan tegangnya waktu presentasi dihadapan para dosen, ketegangan waktu garangnya ditanya oleh para dosen, sindiran-sindiran yang memotivasi, dll.

Dalam hati kecil pun saya berdoa agar kejadian ini dimasa tahun 2010 dan seterusnya jangan sampai terulang. Jika memang harus biarlah peserta studio proses tahun 2009 menjadi tumbal untuk generasi adik-adik kelasnya nanti. Amin.

Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam tulisan yang saya buat. Untuk pihak-pihak terkait saya mohon maaf dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan nama perorangan atau akademisi. Tulisan yang saya buat semata-mata adalah bentuk kecintaan dan kerinduan saya terhadap jurusan yang telah mendidik dan mengucurkan ilmu yang teramat tak terhingga kepada saya. Sekali lagi dengan rasa kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.

Rencana Tindak Revitalisasi Kawasan

Latar Belakang

Program Penataan bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang teah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas social, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada, maupun baru.

Selain itu penataan bangunan dan lingkungan merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan bangunan (hunian) dalam lingkungan permukiman yang mencakup perancangan tata lingkungan, tapak dan kapling agar tercapai kualitas lingkungan binaan yang layak huni, aman, nyaman, sehat, selaras, menarik dan lestari/berkelanjutan. Penataan bangunan dan lingkungan mencakup penataan bangunan di lingkungan perumahan dan tempat kerja (household and workplace), lingkungan komunitas (neighborhood), serta satuan kawasan permukiman yang menjadi bagian kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Penataan bangunan dan lingkungan akan memberikan manfaat pada pengaturan dan pengendalian perwujudan bangunan (hunian) dan lingkungan binaan yang layak huni sebagaimana diharapkan. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan mencakup kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan dan lingkungan.

Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan merupakan lanjutan dari program penataan bangunan dan lingkungan yang merupakan program stimulan dari pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk dapat memecahkan masalah-masalah kawasan potensial strategis nasional, dan strategis provinsi yang telah mengalami degradasi baik secara fisik, fungsi dan peranannya. Dan program ini sudah berjalan sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, program PRK telah melakukan kegiatan program yang mengacu kepada dokumen rencana penataan bangunan dan lingkungan yang sebelumnya berupa dokumen Bantuan Teknis Penataan dan Revitalisasi kawasan yang didalamnya telah dirancang Program Pembangunan dan Investasi Kawasan yang disusun pada saat perencanaan teknis kawasan/masterplan kawasan dan telah disepakati bersama dengan pihak Pemerintah Kota/kabupaten.

Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi pada suatu kawasan, sebuah perencanaan sangat memegang peranan penting dan telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Bantuan Teknis Perencanaan Kawasan yang menghasilkan rencana penanganan kawasan dalam bentuk program investasi yang akan ditanamkan. Dan ketika suatu perencanaan kawasan direncanakan diperlukan rencana tindak lanjut dalam kegiatan pelaksanaan fisik maka diperlukan suatu acuan pelaksanaan rinci dalam bentuk kajian dan gambar perencanaan masterplan sampai dengan kegiatan Detail Engineering Design (DED).

Pekerjaan penyusunan Rencana tindak lanjut penataan dan revitalisasi kawasan ini merupakan konsep perencanaan dan penggambaran secara umum sampai dengan detail bagian dari masterplan yang akan direncanakan dan disusun dalam kegiatan ini. Kegiatan penyusunan Rencana tindak lanjut penataan dan revitalisais kawasan ini akan menghasilkan sebuah keluaran berupa rancangan terukur yang diharapkan dapat memberikan arahan secara teknis bagi pelaksanaan fisik di lapangan selanjutnya untuk jangka waktu tertentu.

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan penataan lingkungan permukiman tradisional adalah:

  1. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah;
  2. Pendekatan TRIDAYA sebagai upaya pemberdayaan terhadap aspek manusia, lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat;
  3. Azas “BERKELANJUTAN” sebagai salah satu pertimbangan penting untuk menjamin kelangsungan kegiatan;
  4. Rembug warga dalam upaya menggali sebanyak mungkin aspirasi masyarakat, selain itu juga melakukan pelatihan keterampilan teknis dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Kawasan perkotaan di Indonesia dalam perkembangannya cenderung mengalami permasalahan yang serupa, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Berdasarkan hasil laporan dari The Comparative Urban Studies Project di Woldrow Wilson, 2006 menuliskan bahwa telah terjadi pertambahan penduduk perkotaan didunia, pada tahun 2000 sekitar 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Sementara itu laporan dari United Nations dan World Bank juga menunjukkan perkembangan yang relatif tinggi untuk penduduk negara berkembang, dikatakan dalam laporan tersebut bahwa pada tahun 2050, lebih dari 85% penduduk di dunia akan hidup di negara berkembang dan 80% dari penduduk di negara berkembang tersebut akan hidup di perkotaan.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa urbanisasi dan industrialisasi selalu merupakan fenomena yang berjalan secara paralel. Pengalaman empiris dari negara-negara industri maju telah membuktikan kebenaran dari tesis tersebut. Pertambahan penduduk yang terjadi sebagai akibat dari laju urbanisasi dan industrialisasi ini pada gilirannya telah mengakibatkan pertumbuhan kota yang berakibat meningkatnya permintaan akan lahan kota dengan sangat kuatnya. Dengan persediaan lahan yang semakin terbatas, maka gejala kenaikan harga lahan tak terhindarkan lagi. Lahan telah menjadi suatu komoditas yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar. Kenyataan yang sama saat ini dihadapi oleh banyak kota-kota besar di dunia, termasuk juga kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung.

Lahan akhirnya merupakan sumber daya utama kota yang sangat kritikal, disamping pengadaannya yang semakin sangat terbatas, sifatnya juga tidak memungkinkan untuk diperluas. Satu-satunya jalan keluar adalah mencari upaya yang paling sesuai untuk meningkatkan kemampuan daya tampung lahan yang ada agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi kelangsungan hidup kota yang lebih baik. Maka lahirlah upaya untuk mendaur-ulang (recycle) lahan kota yang ada dengan tujuan untuk memberikan vitalitas baru, meningkatkan vitalitas yang ada atau bahkan menghidupkan kembali vitalitas (revitalisasi) yang pada awalnya pernah ada, namun telah memudar. Hal terakhir inilah yang disebut revitalisasi.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk mem-vital-kan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala upaya revitalisasi bisa terjadi pada tingkatan mikro kota, seperti pada sebuah jalan, atau bahkan skala bangunan, akan tetapi juga bisa mencakup kawasan kota yang lebih luas. Apapun skalanya tujuannya adalah sama, yaitu memberikan kehidupan baru yang produktif yang akan mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial-budaya, terutama kehidupan ekonomi kota.

Globalisasi dan Modernitas

Aspek yang membedakan kota-kota besar kita pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang adalah: Jumlah penduduk; Tingkat pendapatan perkapita; Tingkat kecanggihan teknologi; serta Tata nilai/perilaku masyarakat yang semakin bersifat universal. Aspek terakhir ini, perilaku, sangat terpengaruh oleh teknologi informasi. Keempat aspek tersebut akan merupakan basis yang mendasari bentuk sisi permintaan yang harus diakomodasikan oleh kota. Sisi permintaan ini berkait erat dengan kebutuhan akan lahan serta tingkat intensitas pemanfaatannya, serta berbagai bentuk infrastruktur sosial yang berkait erat dengan perilaku baru masyarakat.

Artinya kebutuhan akan lahan tidak lagi hanya didasarkan kepada luasnya, tetapi juga didasarkan pada tingkat optimasi pemanfaatannya serta sifat penggunaannya. Sebagai ilustrasi, peruntukan lahan yang bersifat tunggal (mono-use) sudah mulai ditinggalkan, sedang kecenderungan pemanfaatan lahan dengan fungsi majemuk (multi-use) secara terpadu dan berskala besar (misalnya, konsep superblok, seperti terdapat pada beberapa tempat di Jakarta yang menggabungkan antara Apartemen sebagai living house dengan tempat berbelanja dan kantor) mulai berkembang dengan pesat. Namun, harus disadari bahwa sisi permintaan yang didikte kekuatan pasar ini tidak boleh dilepas tanpa kendali.

Kota bukan sekedar mesin ekonomi, tetapi kota juga merupakan wujud organisasi sosial-budaya masyarakat yang harus dijaga keseimbangan, keadilan serta kesinambungan eksistensinya. Jelas di sini, selain pertumbuhan yang bersifat fisik (growth), berlangsung juga proses perubahan dalam perilaku masyarakat yang memang merupakan bagian dari proses evaluasi peradaban manusia (social changes).

Intervensi perencanaan dan perancangan kota yang peka terhadap fenomena di masyarakat ini, oleh karena itu menjadi tidak terhindarkan. Intervensi kebijakan perencanaan kota tidak hanya harus kreatif, akan tetapi juga harus inovatif. Hal ini dapat dipahami karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (public needs), serta menyangkut pula proses penataan lahan kota yang sudah terbangun, yang pengadaannya semakin terbatas.

Selanjutnya intervensi kebijakan perencanaan dan perancangan kota harus dilihat sebagai instrumen untuk mengelola pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dapat bersifat ekspansi wilayah atau pemekaran kota (ekstensif) secara fisik, akan tetapi juga bisa bersifat pemadatan (intensif) kawasan di dalam wilayah kota.

Dalam konteks ini revitalisasi adalah upaya mengelola pertumbuhan yang bersifat pemadatan pada bagian ataupun kawasan kota yang telah terbangun serta mengalami degradasi agar supaya bagian-bagian kota tersebut vital kembali sesuai dengan the highest and the best use dari bagian-bagian kota tersebut.

Kita saat ini hidup dalam era perubahan yang cepat, dan kekuatan-kekuatan (ekonomi, sosial budaya, politik dan teknologi) tersebut ada di sekitar kita. Semuanya merupakan kekuatan yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan lingkungan perkotaan yang kita huni. Jadi, kita harus mampu mengantisipasi perubahan ini dan ke arah mana perubahan tersebut akan membantu kita.

Oleh karena itu, kita harus mampu menanggapi serta mampu memperkirakan ke arah mana semua perubahan ini akan membawa kita. Dengan informasi yang diperoleh, kita seharusnya dapat menciptakan piranti pengendali untuk mengarahkan pembangunan kota. Untuk itu, kita harus bertindak secara proaktif dan bukan secara reaktif, serta berani mengambil tindakan yang tepat dan terencana.

Globalisasi pun telah membawa kita masuk ke dalam sistem ekonomi dunia yang tidak lagi mengenal batasan geografis (Sassen, 1991). Globalisasi berarti pula bahwa modal kuat milik korporasi multinasional beroperasi secara internasional, dan ini merupakan isu tersendiri di bidang perencanaan dan perancangan kota yang perlu ditanggapi. Masuknya modal kuat dari luar berarti pula masuknya norma-norma universal yang menyebarluaskan doktrin-doktrin perancangan modern yang mereka anggap dapat memberikan pemecahan bagi berbagai permasalahan (perencanaan dan perancangan) untuk semua tempat di muka bumi ini. Dalam praktiknya, isu-isu dan dimensi sosial-budaya serta tradisi lokal sering disalah-artikan, diabaikan, atau bahkan dianggap tidak penting. Hasilnya adalah penerapan di dalam konteks yang keliru dari metoda-metoda Barat, standar-standar yang berlebihan, serta teknologi yang tidak sesuai dengan norma-norma dan budaya lokal setempat.

Namun, kelihatannya kenyataan ini tidak terhindarkan, bahkan kota-kota besar kita secara berlanjut akan masih terus didominasi oleh konsep-konsep perancangan kota yang didikte kekuatan ekonomi multinasional dan menjadikan lingkungan perkotaan kita sebagai koloni mereka. Kenyataan ini semakin mendekatkan pada ciri wajah kota-kota besar kita kepada kota-kota dunia lainnya, dan semakin menipisnya nilai-nilai jati diri serta identitas lokal yang pernah dimiliki oleh lingkungan kota-kota kita. Hal ini mulai marak terlihat juga dibeberapa lokasi di kota Bandung, tempat ‘kongkow-kongkow’ anak muda di Ciwalk & Paris van Java misalnya, sudah sangat sulit bagi kita untuk membedakan apakah kita sedang berada di bandung atau di Orchad Road Singapore. Tempat hanging out tersebut sangat mungkin memunculkan budaya konsumerisme ala barat dan miskin nilai-nilai budaya lokal.

Garis langit kota-kota kita akan tetap didominasi oleh refleksi dari kekuatan-kekuatan ekonomi multinasional atau bahkan kekuatan-kekuatan besar lainnya (Evers/Korff, 2000). Dilemanya adalah bahwa pada sisi lain dari cakrawala kota, tidak terlalu jauh dari kemegahan arsitektur kota yang formal tersebut, muncul berbagai bentuk bangunan tidak formal dengan penampilan kumuh yang tumbuh dan berkembang secara cepat bersama waktu, dan ini semua memberi kesan semakin tajam ketidakadilan sosial ekonomi. Apakah kenyataan ini merupakan identitas lokal wajah kota kita?

Kita harus sadari pula bahwa kita hidup di dalam tata ruang yang diciptakan oleh pengambil keputusan masa lalu, dan itu tanpa disadari telah membentuk perilaku kita dan sekaligus persoalan-persoalan baru pada saat ini. Tata ruang masa depan adalah tanggung jawab para pengambil keputusan hari ini, oleh karenanya mereka perlu untuk benar-benar mengerti tentang apa yang sebenarnya kita kehendaki dari masa depan, mengingat keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan mendatang. Untuk mengantisipasinya diperlukan sebuah skenario tentang tata ruang masa depan berdasarkan persepsi serta analisis yang matang, serta harus dapat diformulasikan secara serius dan teliti. Dengan alasan inilah, keputusan-keputusan yang diambil hari ini harus dilandasi oleh imajinasi serta konsep-konsep yang kreatif serta inovatif tentang masa depan kita.

Revitalisasi dan rancang Kota

Gejala penurunan kualitas fisik dapat dengan mudah diamati pada kawasan kota bersejarah/tua, karena sebagai bagian dari perjalanan sejarah (pusat kegiatan perekonomian dan sosial budaya), kawasan kota tersebut umumnya berada dalam tekanan pembangunan (Serageldin et al, 2000). Sejarah perkembangan kota di Barat mencatat bahwa memang kegiatan revitalisasi ini diawali dengan pemaknaan kembali daerah pusat kota setelah periode tahun 1960-an. Bahkan ketika isu pelestarian di dunia Barat meningkat pada periode pertengahan tahun 1970-an, kawasan (pusat) kota tua menjadi fokus kegiatan revitalisasi. Namun bukan berarti bahwa kegiatan revitalisasi hanya terbatas kawasan kota bersejarah/tua.

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang-ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (economic revitalization) yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (environmental objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.

Arah Kebijakan RTH Kota Bandung

Tujuan dan Sasaran

  • Tujuan : Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Kota Bandung dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
  • Sasaran : Melaksanakan upaya pemeliharaan taman-taman lingkungan dengan fasilitator para pejabat kewilayahan.

Latar Belakang Permasalahan

1. Dari aspek optimalisasi lahan RTH :

Secara kuantitatif ¨Masih kurangnya lahan RTH di Kota Bandung dalam memenuhi target RTH sebesar 30% (target RPJP) juga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dimana RTH yang harus tersedia adalah sebesar 20% RTH Publik dan 10% RTH Private juga target RTH pada RPJM yaitu 16%.  Luas RTH Kota Bandung sampai tahun 2008 adalah sebesar 8,87%.  Hasil Up dating data RTH pada tahun 2009 diperoleh data bahwa luas RTH sampai tahun 2009 adalah sebesar 11,2% sehingga untuk mencapai target luas RTH dalam RPJM masih kekurangan 4,8% atau sekitar 800 Ha  atau 1,2% pertahun atau sekitar 200 Ha/tahun. ¨

2. Secara kualitatif

Banyaknya RTH  seperti taman-taman lingkungan dan jalur hijau jalan yang berubah fungsi menjadi  tempat PKL, tempat tinggal gepeng/tunawisma;

  • Tempat pengumpulan barang rongsokan seperti di Taman Cilaki,  Taman Anggrek, Taman Tegallega, dsb.
  • RTH pekarangan yang diubah menjadi perkerasan akibat alih fungsi lahan
  • Kurang terpeliharanya taman-taman.

Kebijakan RTH Kota Bandung

  • UU Tata Ruang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana RTH yang harus tersedia adalah 30 % yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat
  • Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
  • Permen PU No 5/PRT/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
  • Perda RTRW No. 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung
  • Perda RDTRK
  • Perda K-3 No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota
  • Perda Hutan Kota
  • Raperda Pengelolaan RTH Kota Bandung
  • Juknis Pengelolaan RTH Kota Bandung

Landasan Operasional

  • RPJP (Rencana Program Jangka Panjang)
  • RPJM (Rencana Program Jangka Menengah)
  • 7 Program Prioritas Kota Bandung
  • Renja Tahunan
  • Renstra

Potensi dan Masalah

  • Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai kota jasa terletak di cekungan, memiliki luas 16.729 Ha dengan penduduk sekitar 2,5 juta jiwa
  • Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung menyebabkan tekanan terhadap ‘infrastruktur hijau perkotaan’ yang lazim disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman-taman lingkungan yang terdapat di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan industri, serta kawasan permukiman. Meskipun peraturan perundangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi ruang terbuka hijau privat telah tersedia, namun dalam kenyataannya konversi RTH untuk berbagai kepentingan pembangunan tidak dapat dihindarkan.

Kendala Dalam Pengelolaan RTH

  1. Terbatasnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penataan dan pemeliharaan RTH
  2. Taman yg ada : 604 buah, sedangkan taman yang sudah dipelihara oleh Diskamtam : 240 buah. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM lapangan yang terampil. Jumlah personil saat ini : 114 orang, terdiri dari PNS 88 orang, tenaga sukwan 26 orang dengan luas garapan sekitar 129 Ha. Sedangkan jumlah personil yang dibutuhkan untuk memelihara taman keseluruhan sekitar 250 orang, dengan asumsi 1 sektor 50 orang.
    • Contoh : Banyak lahan RTH pekarangan permukiman yang beralih fungsi menjadi perkerasan beton  yang digunakan sebagai lahan parkir, karena adanya alih fungsi lahan menjadi pusat  perdagangan, bahkan pohon-pohon yang ada di jalur hijau jalan terpaksa harus di tebang untuk manuver kendaraan
    • Adanya pemanfaatan RTH publik yang beralih fungsi  menjadi ruang terbangun seperti jalur hijau Sempadan Sungai, jalur hijau Rel Kereta Api
    • Banyak terdapat RTH Publik yang kualitasnya semakin menurun, karena penggunaannya yang beralih fungsi seperti terdapatnya taman-taman lingkungan dan jalur hijau jalan yang berubah fungsi menjadi tempat PKL (Pedagang Kaki Lima) dan tempat tinggal para “gepeng” atau tunawisma

    • Adanya perusakan pohon baik secara fisik mekanik dan penggunaan zat kimia. Contoh : vandalisme, pemotongan akar, pembakaran batang, pembetonan di sekitar pohon, pemberian zat kimia yang dapat mematikan pohon.

    • Adanya kendala keterbatasan lahan RTH karena kebutuhan masyarakat  akan sarana dan prasarana kota terus meningkat, apalagi Kota Bandung tergolong kota padat penduduk.
    • Adanya keterbatasan kemampuan dana, SDM, sarana pendukung operasional pengelolaan RTH

No

Uraian

Kota Bandung

1

Luas Wilayah

16.729 Ha

2

Instansi Pengelola

Dinas Pertamanan

3

Jumlah/Luas Taman

Taman dan jalur hijau 604, kebun bibit 3 (215,33 Ha)

4

Jumlah Penduduk

2,5 Juta Jiwa

5

Persentase RTH

8,7% (526,23 Ha)

    • Peranan kelembagaan yang belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait, terutama dalam pengendalian RTH.
    • Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pemeliharaan RTH, walaupun ada sebagian masyarakat yang telah mulai peduli terhadap pemeliharaan RTH.
    • Contoh-contoh RTH yang terpelihara dengan adanya partisipasi masyarakat :

Upaya Memecahkan Masalah

  • Harus ada terobosan  dalam  upaya meningkatkan strategi pengelolaan RTH melalui alternatif pendekatan yang komprehensif dari aspek keruangan (spasial), kelembagaan dan masyarakat sebagai pengguna dan mendapatkan manfaat dari RTH yang mempunyai fungsi ekologis, sosial dan estetika dalam rangka mengimplementasikan kebijakan  RTH
  • Dari Aspek Pemanfaatan Ruang (Spasial) salah satu alternatif penambahan dan pengembangan RTH dapat dilakukan dengan pendekatan ekologi lansekap antar kota dan kabupaten sebagai hinterland, sehingga RTH merupakan satu kesatuan dalam wilayah yang mempunyai hubungan fungsional ruang. Dalam hal ini pemanfaatan ruang menuju Bandung Metropolitan
  • Secara kuantitatif, kondisi luasan RTH saat ini (2009) terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

  • Tetapi apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota ditetapkan bahwa 30% tata ruang kota adalah kawasan hijau, yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan 10% RTH privat, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) bahwa RTH yang harus tersedia adalah 30% dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Bandung, di mana Luas RTH 5 (Lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2009-2013 RTH Kota Bandung harus mencapai 16%, maka dengan prosentase RTH tahun 2008 sebesar 8,87% masih belum optimal untuk mengejar target 16%, dengan asumsi setiap tahun penambahan RTH rata-rata adalah 1,4% atau sekitar 240 Ha dari luasan Kota Bandung 16.729 Ha. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan pengelolaan RTH yang  dapat mengendalikan pemanfaatan  ruang kota, yang ditindaklanjuti dengan strategi implementasi kebijakan RTH sehingga kawasan hijau di Kota Bandung tetap terjaga dengan acuan 30 persen kawasan hijau terpenuhi
  • Secara kualitatif  memanfaatkan lahan-lahan RTH yang ada secara maksimal dalam upaya mengoptimalkan lahan RTH
  • Dari Aspek Kelembagaan,peningkatan  koordinasi baik secara internal maupun eksternal antar instansi terkait.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

4 (empat) faktor krisis yang mempengaruhi  pelaksanaan kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Edward III , yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumberdaya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata melainkan mencakup kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut hal ini dapat menjelaskan bahwa tanpa sumber daya yang memadai maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

3, Disposisi / Sikap Pelaksanaan

Yang diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan namun harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk menerapkannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terkhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa dalam penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hubungan ini setiap pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu prosedur standar pelaksanaan.

Langkah-langkah Strategis

  • Intensifikasi Penataan taman-taman dan jalur hijau
  • Beberapa taman dan jalur hijau akan di coba pemeliharaannya dengan sistem outshorsing;
  • Sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman-taman dan jalur hijau serta pengamanan pohon ;
  • Evaluasi terhadap pola kemitraan penataan dan pemeliharaan taman yang sudah dilaksanakan ;
  • Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait ( Bappeda, Distarcip, BPLH, Dinas Pertanian, Pol PP, PD.Kebersihan, DBMP, Dishub, PD. Pasar, dll), serta aparat kewilayahan;
  • Penambahan prasarana dan sarana pemeliharaan taman (pembuatan sumber air tanah, tanki penyiraman, motor roda 3, mesin babad rumput, sensow dll).

Sumber Bacaan:

  1. Bappeda Kota Bandung
  2. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung